Kupang, NTT, 13/5 (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Nusa Tenggara Timur bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang memperkuat sinergi dalam mendorong akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna mendukung pengembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Hingga 30 April 2026, penyaluran KUR di Kabupaten Kupang tercatat sebesar Rp41,69 miliar kepada 845 debitur,” kata Kepala Kanwil DJPb NTT Adi Setiawan dalam keterangannya di Kupang, Rabu.

Hal itu disampaikannya saat melakukan pertemuan dengan Bupati Kupang Yosef Lede guna membahas upaya terkini dalam rangka peningkatan akses pembiayaan melalui program KUR dan UMi serta penguatan ekonomi daerah.

Ia menjelaskan penyaluran KUR di Kabupaten Kupang didominasi skema KUR Mikro sebesar Rp32,52 miliar atau 78 persen dari total penyaluran, dengan Bank BRI sebagai penyalur terbesar senilai Rp33,51 miliar kepada 726 debitur

Dari sisi sektor usaha, penyaluran KUR didominasi sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp16,69 miliar atau 40 persen, disusul sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp13,56 miliar atau 32 persen.

Sementara itu, realisasi pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hingga April 2026 mencapai Rp4,41 miliar kepada 753 debitur, dengan mayoritas menggunakan skema kelompok dan didominasi penyaluran melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Pada kesempatan itu, Adi juga menyampaikan perkembangan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), progres pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih serta penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) di Kabupaten Kupang.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kupang mengapresiasi kunjungan dan dukungan Kanwil DJPb Provinsi NTT dalam mengawal pelaksanaan berbagai program pemerintah pusat di daerah.

Ia berharap akses pembiayaan melalui KUR dan UMi di Kabupaten Kupang terus meningkat guna memperkuat kapasitas usaha UMKM, memperluas penyerapan tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Yosef berkomitmen mendorong percepatan pembentukan SPPG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dan padat penduduk, agar masyarakat di wilayah tersebut dapat segera memperoleh manfaat program MBG.

Ia juga berharap sinergi dan koordinasi antara Kanwil DJPb Provinsi NTT dan Pemkab Kupang dapat terus diperkuat melalui komunikasi dan pertemuan rutin sebagai forum evaluasi dan percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah.

“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan pendampingan Kanwil DJPb Provinsi NTT. Ke depan, Pemkab Kupang akan mempercepat pemenuhan syarat salur Dana Desa melalui penguatan koordinasi dengan seluruh kepala desa dan sekretaris camat,” ujarnya.