Kota Bogor, 15/9 (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, membuka akses pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari kalangan penyandang disabilitas dan kelompok rentan melalui Bazaar SAE PISAN dan LaJu UMKM.

Sekretaris Daerah Kota Bogor Denny Mulyadi di Bogor, Selasa, mengatakan program tersebut memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk memperkenalkan produknya secara langsung kepada masyarakat.

“Melalui program seperti ini, para pelaku UMKM mendapatkan ruang untuk menampilkan produk, berinteraksi langsung dengan konsumen, memperluas pemasaran, dan meningkatkan pendapatan,” kata Denny.

Bazaar SAE PISAN merupakan Sarana Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan, sedangkan LaJu UMKM merupakan Lapak Jumat UMKM.

Kedua program itu digelar bersamaan dengan penyerahan sertifikat halal kepada 87 pelaku UMKM Kota Bogor di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor, Jalan Juanda.

Menurut Denny, sertifikasi halal dan perluasan akses pasar menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing UMKM sekaligus membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

Kolaborasi lintas sektor tersebut juga membuka akses bagi pelaku UMKM terhadap pengetahuan, pendampingan, pembiayaan, pemasaran, hingga pengembangan usaha.

“Semoga pencapaian ini menjadi motivasi bagi UMKM Kota Bogor untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan membangun kepercayaan konsumen,” ujarnya.

Kegiatan tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, KPPN Bogor, Pusat Investasi Pemerintah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Yayasan Dharma Bhakti Astra Indonesia, serta Pemkot Bogor.

Denny menilai UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Kota Bogor karena tidak hanya menghasilkan omzet, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Pemkot Bogor juga memperkuat pelaksanaan LaJu UMKM melalui kerja sama KPPN Bogor dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor yang dituangkan dalam nota kesepahaman pada 17 Januari 2025.

“Ke depan, sinergi antarpihak harus terus diperkuat melalui berbagai gagasan kreatif dan program yang mampu menjawab kebutuhan UMKM sehingga mereka dapat tumbuh menjadi usaha yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan,” kata Denny.