Manokwari, 06/11 (ANTARA) - Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Papua Barat melakukan audit halal produk UMKM Cabeta binaan dari Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Airlangga di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari.

Kepala LPPOM MUI Papua Barat Achmad Taher di Manokwari, Jumat, mengatakan ada dua sesi audit yaitu, bimbingan teknis untuk meningkatkan pemahaman mengenai persyaratan, prinsip, dan penerapan sistem jaminan produk halal saat pengolahan.

Kemudian, dilanjutkan dengan audit rumah produksi sekaligus proses produksi untuk memastikan kesesuaian fasilitas, bahan baku, peralatan, serta tahapan pengolahan produk dengan ketentuan halal yang berlaku. 

“Jadi, ada dua tahapan dalam proses audit halal ini. Kalau semuanya sudah sesuai dengan ketentuan, maka akan diterbitkan sertifikat halalnya,” ujar Achmad.

Menurut dia, tantangan utama pelaku UMKM di seluruh wilayah Papua Barat dalam memperoleh sertifikasi halal adalah keterbatasan informasi dan pemahaman tentang seluruh prosesnya, mulai dari tahap awal hingga akhir.

Tantangan lainnya dalam pengembangan produk UMKM lokal antara lain, konsistensi penggunaan bahan baku, kemudian penggunaan peralatan sesuai ketentuan, serta keberlanjutan dalam menjaga mutu produk.

“Semua persyaratan itu harus dipenuhi supaya kehalalan produk terjamin dengan baik,” ujar dia.

Dia mengapresiasi komitmen TEP 12 Unair yang tidak hanya memberikan pendampingan dan pembinaan tetapi turut memfasilitasi pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal dalam mendukung perluasan pemasaran.

Hal itu tercermin dari kesiapan seluruh anggota kelompok Cabeta sehingga memudahkan seluruh tahapan validasi maupun verifikasi terhadap produk UMKM yang dilakukan oleh LPPOM MUI Papua Barat sebelum penerbitan sertifikat halal.

“Ibu-ibu Cabeta sudah paham betul dan pekerjaan kami dari LPPOM lebih mudah. Mungkin ini satu-satunya kelompok TEP yang mendampingi UMKM binaan hingga tahap audit halal,” katanya.

Koordinator Lapangan TEP 12 Unair Ikhwanul Muslimin menjelaskan, keikutsertaan seluruh anggota kelompok merupakan wujud komitmen dan tanggung jawab bersama dalam menjaga konsistensi penerapan standar halal saat pengolahan produk pangan.

Pihaknya memfasilitasi pelatihan pembuatan produk, pengembangan manajerial dan unit usaha, pembangunan rumah produksi sederhana, serta penyediaan dome pengering sebagai upaya meningkatkan nilai ekonomi pangan lokal.

“Produk yang dihasilkan antara lain, chili powder, chili flakes, cabai kering, sambal terasi, sambal cumi, sambal tuna, sambal teri, chili oil, saus sambal, sambal tabur, dan fruit leather,” ujar dia.

Selain itu, kata dia, pendampingan juga menata struktur organisasi, mulai dari pembina, manajer, sekretaris, dan bendahara hingga penanggung jawab produksi, pengadaan barang, pengendalian mutu, kemasan, dan pemasaran.

Model pendampingan yang memadukan pelatihan, penguatan kelembagaan, pengembangan fasilitas produksi, dan fasilitasi audit halal dinilai dapat menjadi contoh bagi UMKM lain di seluruh wilayah Papua Barat.

“Keberhasilan pemberdayaan diukur dari kemampuan masyarakat mengelola usaha secara mandiri, bukan sekadar jumlah produk atau pelatihan yang terlaksana,” ujar dia.