Jakarta, 15/6 (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia meminta Badan Standarisasi Nasional (BSN) memberikan perhatian yang besar terhadap peningkatan kualitas dan pengembangan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Komisi VII perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan tidak hanya menghasilkan dokumen standar, sertifikat, atau akreditasi, melainkan benar-benar meningkatkan daya saing industri nasional, memperkuat UMKM, melindungi konsumen, dan mendorong ekspor Indonesia,” kata Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Hal tersebut ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin (15/6).

Chusnunia menilai paparan rencana anggaran yang disampaikan masih didominasi pada dukungan manajemen.

“Kita justru ingin melihat roadmap BSN untuk meningkatkan proporsi anggaran yang langsung berdampak pada industri dan UMKM, karena amat sulit melihat target peningkatan daya saing nasional dapat dicapai jika porsi terbesar masih untuk belanja pegawai dan operasional," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tolok ukur keberhasilan BSN bukan hanya soal banyaknya SNI yang diterbitkan, tetapi seberapa besar standar tersebut mengubah kekuatan ekonomi Indonesia.

Politisi yang akrab disapa Nunik tersebut mendorong BSN untuk terus mendorong produk para pelaku UMKM dapat "naik kelas" dan mampu bersaing di pasar global.

“Kita ingin para pelaku UMKM harus menjadi pelaku utama sekaligus pihak yang menikmati hasil pertumbuhan ekonomi nasional karenanya dengan dukungan kebijakan yang tepat, ekosistem yang sehat, dan semangat kewirausahaan yang terus tumbuh, UMKM diyakini mampu menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan Indonesia yang lebih berdaya dan sejahtera,” tuturnya.