Jakarta, 17/6 (ANTARA) - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan program gentengisasi tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kualitas hunian tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan pembangunan rumah layak huni dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi rakyat melalui pemanfaatan produk dalam negeri.

"Program gentengisasi merupakan inisiatif Presiden Prabowo agar pembangunan rumah layak tidak hanya berfokus pada fisik hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat dan pelaku UMKM," ujar Qodari di Auditorium Bakom, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan program ini telah diintegrasikan ke dalam skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan masuk dalam prioritas nasional sebagai bagian dari gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

Program tersebut secara resmi dimulai pada 11 Maret 2026 dari Sentra UMKM genteng Jatiwangi di Majalengka. Saat peluncuran, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melepas 14 truk yang mengangkut sekitar 75.000 genteng dari sentra produksi tersebut.

Total pemesanan yang telah berjalan mencapai 24 truk dengan nilai komitmen transaksi sekitar Rp3 miliar yang berasal dari program pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan perbaikan 250 unit rumah dengan potensi dukungan anggaran lanjutan sebesar Rp500 juta.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka menargetkan perbaikan 1.715 unit rumah tidak layak huni dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp1,5 miliar.

Adapun melalui skema BSPS pemerintah pusat, dialokasikan untuk 900 unit rumah di Kabupaten Majalengka dengan potensi kebutuhan anggaran Rp1 miliar.

"Total komitmen pembelian genteng dari berbagai program ini mencapai Rp3 miliar yang seluruhnya diarahkan untuk menyerap produk UMKM pengrajin genteng lokal," kata Qodari menjelaskan.