Koperasi dan UMKM | 23-Jun-2026

Pemprov Jatim pantau dampak pemadaman listrik bagi UMKM

Surabaya, 22/6 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memantau dampak pemadaman listrik bergilir terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Dinas Koperasi dan UMKM, meski tidak memiliki kewenangan langsung menangani kerugian usaha.

"Kalau ada dampak kesulitan dari sisi tertentu, bagaimana kita bisa meringankan beban itu," ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak usai rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim di Surabaya, Senin.

Emil mengatakan persoalan pemadaman listrik berkala saat ini berada di luar kewenangan pemerintah daerah. Namun, Pemprov Jatim tetap berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) guna memastikan dampaknya tidak meluas ke sektor strategis maupun perekonomian masyarakat.

Ia menjelaskan berdasarkan koordinasi yang dilakukan beberapa hari terakhir, pemadaman bergilir terjadi karena adanya keterbatasan pasokan listrik, sementara kebutuhan energi mengalami peningkatan, terutama pada malam hari.

"Total 445 megawatt yang harus dipadamkan. Tetapi itu posisi per kemarin lusa. Kemudian ada informasi bahwa minggu ini pasokan mulai meningkat sehingga kebutuhan pemadaman bergilir dapat dikurangi," katanya.

Emil menyampaikan Pemprov Jatim juga telah meminta PLN memberikan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum melakukan pemadaman terencana.

Menurut dia, langkah tersebut penting untuk mengantisipasi gangguan terhadap fasilitas pelayanan publik, seperti perlintasan kereta api, lampu lalu lintas, layanan air bersih, hingga rumah sakit.

Pemprov Jatim juga meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi koordinator untuk memastikan pemetaan sektor-sektor strategis yang terdampak pemadaman.

Sebelumnya, PLN menyampaikan telah membentuk grup komunikasi di tingkat desa dan kelurahan yang melibatkan berbagai unsur guna menyampaikan informasi rencana pemadaman kepada masyarakat.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Jatim Ony Setiawan meminta koordinasi antara pemerintah dan PLN diperkuat agar pelaku usaha dapat melakukan antisipasi sebelum pemadaman dilakukan.

"Yang penting harus diberitahu dulu kapan dilakukan pemadaman. Jangan sampai ketika UMKM sedang berproduksi, listrik tiba-tiba mati," kata Ony.


Pewarta : Willi Irawan
Editor : Evi Ratnawati
Berita terkait

|

IKUTI MEDIA SOSIAL KAMI

Follow media sosial kami untuk mendapatkan produk terbaik, informasi, pengalaman menarik dan inspiratif.

SEKILAS

Kami adalah e-commerce hybrid, sebuah rumah untuk memasarkan produk UMKM Indonesia kualitas terbaik. Nikmati produk kuliner, fashion, kriya, minuman herbal, dan jasa. Juga rubrik Inspiring Life, Jurnal & Peraturan, Berita.

Copyright © 2026 | Powered by Bumi Alumni