Banda Aceh, 07/7 (ANTARA) - Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banda Aceh sebagai unit Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen untuk mengupayakan peningkatan layanan pengujian produk hasil alam Aceh yang kini belum dapat dipenuhinya.

"Penambahan sarana dan prasarana pengujian baru (untuk produk hasil alam Aceh) kami kira ini menjadi bagian yang harus kami upayakan," kata Kepala BSPJI Banda Aceh, Agung Budi Lestari, di Banda Aceh, Senin.

Pernyataan itu disampaikan Agung Budi Lestari usai melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bersama akademisi, stakeholder pemerintah, pelaku usaha industri, masyarakat sipil dan lainnya terkait Standar Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), di Aula BSPJI Banda Aceh.

FGD ini untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik secara menyeluruh, mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap jasa yang diberikan, memperkuat komitmen anti-korupsi di lingkungan kerja BSPJI Banda Aceh.

"Pertemuan ini juga sebagai upaya berkelanjutan BSPJI dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel guna mendukung kemajuan industri di Aceh," ujarnya.

Agung menjelaskan, dalam diskusi ini, pihaknya menerima berbagai masukan terkait standar pelayanan untuk kemudian menjadi bahan evaluasi serta upaya peningkatan kualitas layanan hingga pemenuhan sarana prasarana untuk kebutuhan pelaku usaha industri di Aceh.

Terutama, kata dia, terkait kebutuhan sarana prasarana terkait pengujian standar mutu untuk produk hasil alam seperti kopi, madu, minyak nilam. Serta pelayanan pengujian produk UMKM, sertifikasi halal dan lainnya.

Dirinya mengakui bahwa sarana pengujian untuk produk hasil alam memang dibutuhkan. Maka dari itu pihaknya terus berupaya mencari solusinya.

Solusi jangka pendek, lanjut dia, lewat sinergi dan kerja sama dengan lembaga-lembaga atau unit balai di bawah Kementerian Perindustrian lainnya yang memang sudah tersedia sarana pengujian produk hasil alam.

Sementara untuk jangka panjang, BSPJI Banda Aceh bakal mengusulkan program pengadaan sarana prasarana baru yang memang menjadi kebutuhan pelaku usaha produk hasil alam di Aceh.

Sehingga, nantinya para pelaku usaha produk hasil alam di Aceh tidak lagi bergantung atau keluar dari Aceh hanya untuk melakukan pengujian produk mereka.

"Kita upayakan usulan program ke depan dalam rangka pengadaan sarana-prasarana baru, peralatan uji yang sifatnya bisa memenuhi dan melengkapi, sekaligus menambah kebutuhan pelayanan guna mendukung tumbuhnya daya saing usaha industri dan ekonomi di Aceh," demikian Agung Budi Lestari.