Samarinda, 27/7 (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur mengharmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang pedoman pemberian subsidi bunga Kredit Kukar Idaman guna memperkuat kepastian hukum pelaksanaan program tersebut.

Kepala Divisi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim Masan Nurpian di Samarinda, Senin, mengatakan harmonisasi dilakukan untuk memastikan regulasi daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut dia, proses tersebut bertujuan menghasilkan produk hukum yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pelaksanaan program subsidi bunga kredit bagi pelaku UMKM di Kutai Kartanegara.

"Harmonisasi merupakan amanat Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, sekaligus pelaksanaan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," katanya.

Ia menjelaskan regulasi tersebut menjadi pedoman pelaksanaan Program Kredit Kukar Idaman yang melibatkan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bankaltimtara.

Menurut Masan, kepastian hukum diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pemberian subsidi bunga kredit kepada pelaku UMKM sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain Raperbup mengenai subsidi bunga kredit, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenkum Kaltim juga mengharmonisasi Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, serta Raperbup tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.

Ia berharap seluruh regulasi tersebut dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.