Jakarta, 14/9 (ANTARA) - Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Resiliensi itu telah teruji saat terjadi krisis moneter pada 1997-1999, UMKM menjadi pilar perekonomian bangsa. Segmen pelaku usaha ini menyumbang lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap mayoritas tenaga kerja nasional.

Situasi serupa terjadi lagi saat terjadinya COVID-19 pada 2020-2021, segmen ini mampu melakukan langkah-langkah penyesuaian strategis melalui digitalisasi, perubahan rantai pasok dan berbagai langkah-langkah respons strategis fleksibilitas lainnya.

Hanya saja, di tengah perjalanan menuju percepatan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, UMKM kini berhadapan dengan gelombang turbulensi yang kompleks yang terjadi bersamaan: pesatnya perkembangan teknologi informasi, arus deras barang-barang murah dari luar negeri sebagai dampak globalisasi dan perdagangan bebas, dampak kebijakan otonomi daerah, serta tantangan bonus demografi, tersedianya angkatan kerja yang bisa berdampak sebaliknya bila tidak siap menghadapi era arus jasa dan barang yang lebih bebas pada era Revolusi Industri 4.0.

Guncangan-guncangan ini tidak bisa lagi direspons secara parsial dan sporadis, perlu lebih terencana, strategis dan melibatkan kolaborasi multi-pihak, setidaknya pentahelix actors.

Menghadapi guncangan digital dan persaingan global yang kian sengit, UMKM membutuhkan resiliensi berbasis pemikiran strategis yang inovatif dan berwawasan kebangsaan. Sebagaimana yang terus ditekankan dalam gemblengan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Lemhannas RI, kemajuan ekonomi nasional harus berakar pada empat konsensus dasar bangsa untuk menjaga kedaulatan di seluruh pelosok daerah.

Gelombang turbulensi UMKM

Perkembangan teknologi informasi menuntut UMKM bertransisi cepat ke ekosistem digital. Tanpa literasi digital dan otomatisasi yang memadai, UMKM lokal akan mudah tergilas oleh produk impor yang membanjiri pasar nasional akibat integrasi globalisasi.

Di sisi lain, penerapan otonomi daerah seharusnya mampu menjadi pengungkit pertumbuhan UMKM berbasis potensi lokal. Namun, ketimpangan kapasitas dan akses sumber daya antarwilayah kerap membuat pertumbuhan ekonomi daerah tidak merata.

Sementara itu, bonus demografi yang menyajikan jutaan angkatan kerja produktif akan menjadi beban sosial jika UMKM—sebagai penyerap tenaga kerja terbesar—tidak dinaikkan kelasnya agar mampu menyediakan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pemikiran itulah yang menjadi salah satu isu yang berkembang dalam sesi-sesi kegiatan PPNK Angakatan 119 yang penulis ikuti, dengan jumlah 102 peserta di Lemhannas RI.

Pemikiran itu juga yang melatarbelakangi mengapa para pimpinan sektor jasa keuangan bidang penjaminan yang bernaung di bawah bendera Indonesia Financial Group (IFG) Life untuk mewajibkan para pimpinan dan setingkat di bawah direksi untuk mengikuti PPNK Lemhannas ini secara bergiliran.

“Kami mewajibkan diri untuk mengikuti penguatan nilai-nilai kebangsaan agar ada kesadaran dari dalam untuk menjalankan amanah secara profesional sesuai dengan budaya korporasi AKHLAK, sekaligus menjalankan agenda kebangsaan, menjaga 4 pilar: NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika dalam satu tarikan nafas” ujar Rizal Ariansyah, Direktur Human Capitap IFG Life yang ditemui sepekan, seusai PPNK 119 Lemhannas RI berakhir.

Gotong Royong 2.0

Sebagai wujud kepemimpinan strategis dan aksi nyata alumni PPNK Angkatan 119 Lemhannas RI, kolaborasi Gotong Royong 2.0 lintas disiplin menjadi jawaban atas tantangan sistemik ini yang melibatkan beberapa pihak.

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dengan tema modernisasi produksi dan standarisasi. Para insinyur memegang peran vital dalam mentransfer teknologi tepat guna kepada UMKM di daerah. Melalui pendampingan teknis, otomatisasi skala mikro, efisiensi rantai pasok, dan penerapan standarisasi produk, PII membantu UMKM meningkatkan daya saing serta kualitas produk lokal agar mampu bersaing di tingkat global.

Pelaku usaha jasa penjaminan (IFG Life) menggarap aspek akses finansial dan mitigasi risiko. Sektor keuangan sering kali menjadi hambatan utama bagi para pelaku UMKM untuk berkembang. Di sinilah peran strategis anggota Indonesia Financial Group (IFG) dalam memberikan skema penjaminan pembiayaan yang memadai dan ramah bagi pelaku usaha UMKM, sehingga memberikan kepastian dan keberanian bagi UMKM untuk melakukan ekspansi bisnis.

Asosiasi CEO Mastermind Indonesia (ACMI) mengenai akses pasar dan scaling-up bisnis. Para pemimpin bisnis dalam ACMI memiliki rekam jejak dan jaringan yang teruji. Melalui program kemitraan dan integrasi UMKM ke dalam rantai pasok bisnis besar, jejaring ACMI dapat membuka jalan bagi UMKM daerah untuk menembus pasar skala nasional, hingga ekspor, termasuk dengan dukungan teknologi finansial dan rantai pasok, platform teknologi yang dapat menjangkau pelosok Nusantara dan solusi ekosistem bisnis lainnya.

Anggota Praktisi Coach Indonesia (APCI) terlibat dalam pemberdayaan mentaltas dan kapasitas kepemimpinan. Transformasi bisnis tidak akan berjalan tanpa perubahan pola pikir dan peningkatan kapasitas dan business acumen para pelakunya. Para coach profesional dan tersertfikasi yang tergabung dalam perkumpulan APCI berperan membangun ketahanan mental, canastas kepemimpinan, dan kecakapan bisnis dan manajerial para pemilik UMKM agar adaptif di tengah situasi yang serba tidak pasti.

Agenda

Sinergi yang memadukan keahlian teknik (PII), kekuatan penjaminan finansial (IFG), jaringan bisnis (ACMI), serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia (APCI) merupakan manifestasi konkret dari nilai-nilai kebangsaan yang diusung oleh Lemhannas RI.

Ketika para profesional dan praktisi dari alumni PPNK 119 turun tangan langsung membina UMKM di berbagai daerah, otonomi daerah tidak lagi melahirkan ketimpangan, melainkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Bonus demografi pun dapat terkapitalisasi menjadi wirausahawan tangguh yang menguasai teknologi dan cerdas menangkap peluang global.

Memperkuat resiliensi UMKM bukan sekadar agenda ekonomi, melainkan agenda kedaulatan bangsa. Dengan gerakan Gotong Royong 2.0 yang lebih berkesedaran ekosistem bisnis, sistemik, dan berkelanjutan strategis ini, UMKM Indonesia diharapkan tidak hanya akan mampu bertahan menerjang turbulensi zaman secara taktis dalam jangka pendek, melainkan dapat menciptakan nilai tambah berkelanjutan secara nyata dan sistemik, serta menjadi fondasi yang kokoh dalam mengantarkan Indonesia Emas pada 2045.

Kepemimpinan yang berkesadaran terhadap penciptaam nilai tambah secara sistemik dalam ekosiatem bisnis yang saling menumbuhkan dengan landasan nilai-nilai yang sama potensial lebih memiliki kapabilitas resiliensi menghadapi gelombang empat penyebab disrupsi yang diuraikan di atas.

Untuk membangun kapabilitas organsisasional ini, penulis telah meluncurkan sebuah buku baru bersama Coach Zulfikar M. Rachman berjudul The Art of Heroic Leadership yang diterbitkan IPB Press dan telah diluncurkan pada 11 September 2026 di Kinokuniya Grand Indonesia atas dukungan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu pendukung resiliensi UMKM.

*) Dr Ahmad Mukhlis Yusuf, peserta Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan 119 Lemhannas RI Tahun 2026, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Praktisi Coach Indonesia (APCI) dan Komisaris Independen Asuransi Syariah Keluarga Indonesia (Asyki)