Manado, 17/9 (ANTARA) - Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Utara (Sulut) Jenny Grace Komaling mengimbau agar pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) wajib sertifikasi halal.

"Untuk produk UMKM yang berjualan melalui toko retail modern harus memiliki sertifikat halal," kata Jenny, di Manado, Kamis.

Dia mengatakan karena sesuai dengan PP 42/2024 melalui Pasal 160 juga menetapkan batas waktu penerapan kewajiban sertifikat halal bagi produk makanan dan minuman UMK per 18 Oktober 2026, sehingga yang belum memiliki sertifikat halal berpotensi dikenai sanksi administratif berjenjang oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

Untuk produk UMKM yang dijual secara mandiri, kata kadis, kewajiban sertifikat halal akan dilakukan secara bertahap.

Jenny mengatakan PP ini memiliki sanksi administratif, yang rincian bentuk dan tata caranya diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 42 Tahun 2024, meliputi peringatan tertulis secara bertahap, denda administratif, penarikan produk dari peredaran, hingga penghentian sementara dari kegiatan produksi atau transaksi jual beli.

"Jadi, kami mengimbau kepada pelaku UMKM di Sulut agar segera melakukan pengurusan sertifikat halal, baik mengikuti program dari pemerintah atau dilakukan secara mandiri," katanya.

Diskop UKM Sulut berperan sebagai fasilitator di daerah akan terus melakukan sosialisasi kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 kepada pelaku UMKM.