Meulaboh, 16/12 (ANTARA) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Aceh meminta kepada pemerintah pusat agar memberikan relaksasi kredit kepada pelaku usaha di Aceh pascabencana alam banjir bandang​ yang melanda daerah tersebut pada Rabu (26/11) lalu.

“Kami sangat berharap adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang dapat meringankan beban masyarakat Aceh khususnya pelaku usaha,” kata Ketua HIPMI Aceh Said Rizki Sahifan kepada ANTARA di Meulaboh, Selasa.

Pihaknya berharap agar jangan sampai setelah bencana alam selesai, maka akan timbul masalah ekonomi baru seperti kredit macet bagi masyarakat dan pelaku usaha di Aceh.

“Jika pemerintah tidak memikirkan kebijakan yang bisa meringankan beban masyarakat Aceh pascabencana, kami khawatir akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha,” katanya.

Said Rizki Sahifan mengatakan dampak bencana alam banjir bandang yang terjadi di sejumlah kabupaten/kota di Aceh, dirasakan semua pelaku usaha di Aceh.

“Tidak hanya masyarakat korban banjir saja yang terdampak, seluruh pelaku usaha dan pelaku UMKM juga terkena dampak bencana alam banjir bandang,” katanya menambahkan.

Hal itu, menurut dia, disebabkan hilangnya daya beli masyarakat, karena sibuk mengurus bencana, belum lagi padamnya aliran listrik dan kelangkaan BBM dan elpiji juga sangat mengganggu roda perekonomian di Aceh.

Oleh karena itu, HIPMI Aceh sangat berharap adanya kebijakan dr pemerintah pusat yang dapat meringankan beban masyarakat Aceh.

“Kami berharap permintaan ini bisa segera dikaji oleh pemerintah pusat, karena pemberian relaksasi kredit bagi masyarakat Aceh sangat mendukung pertumbuhan ekonomi pelaku usaha dan UMKM secara keseluruhan di Aceh, kata Said Rizki Sahifan.