Koperasi dan UMKM | 16-Apr-2024
BUMIALUMNI.COM — Berada di wilayah paling timur Indonesia, Papua Barat menjadi salah satu provinsi yang harus terus diperhatikan dalam isu usaha mikro, kecil, dan menengah mengingat laju pertumbuhan perekonomian regional juga menjadi penting bagi pembangunan nasional. Apalagi di Papua Barat terjadi pertumbuhan negatif yang signifikan yaitu minus 48,56 persen dari 2019 sampai 2021. Penurunan jumlah unit UMKM ini tentu berdampak pada penyerapan tenaga kerja regional.
Dalam rangka membangun UMKM diperlukan kerja sama antar pihak yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan bersama pihak swasta termasuk korporasi. Namun berbicara tentang Papua Barat tidak sederhana karena ada isu keamanan yang juga menjadi perhatian pemerintah. Sinergi itulah yang dibutuhkan agar masalah pembangunan ekonomi regional bisa berjalan baik.
Baca juga:
Selain bantuan pendanaan dan stimulus kebijakan, perlu juga melaksanakan edukasi dan pelatihan bagi pelaku usaha UMKM, memberikan bantuan sarana peralatan, serta peningkatan wawasan kewirausahaan dan keterampilan teknis khususnya bagi pengusaha asli Papua. Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang diluncurkan pemerintah Indonesia sejak tahun 2017 telah membawa manfaat yang dirasakan secara nyata oleh para penerimanya.
Pada Provinsi Papua Barat, Pembiayaan UMi dari tahun 2017 sampai dengan 2021 secara agregat telah tersalurkan sebesar Rp10,02 miliar untuk 2.228 debitur. Pada tahun pertama, penyaluran Pembiayaan UMi hanya terealisasi sebesar Rp590,40 juta untuk 277 debitur. Terjadi sedikit penurunan pada tahun 2018 dengan total realisasi sebesar Rp338,50 juta untuk 38 debitur. Pada tahun berikutnya terjadi lonjakan yang cukup signifikan pada jumlah penyaluran maupun debitur menjadi sebesar Rp2,02 miliar atau meningkat 496,87 persen (y-o-y) dengan total 451 debitur. Adapun realisasi penyaluran Pembiayaan UMi terbesar berada pada tahun 2020 sebesar Rp5,50 miliar untuk 1174 debitur. Sementara pada tahun 2021 mengalami penurunan realisasi penyaluran menjadi sebesar Rp1,56 miliar atau turun sebesar 71,57 persen (y-o-y) untuk 288 debitur. (Sumber data: Buletin MacePace, Kanwil DJPb Papua Barat, Mei 2022)