Serang, Banten, 16/7 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten menyatakan komitmen penuh untuk mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta optimalisasi pengelolaan pajak air permukaan demi mendorong kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Banten Andra Soni, melalui keterangannya di Serang, Banten, Kamis, menyampaikan dukungan tersebut dalam Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat yang dibuka resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.

"Pemprov Banten mendukung Raker APPSI yang fokus membahas pemberdayaan UMKM serta pajak air permukaan. Sektor UMKM ini sangat krusial karena mampu mendorong perekonomian daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru," ujarnya.

Terkait regulasi pajak air permukaan, Andra menilai isu tersebut sangat krusial bagi Banten sebagai daerah industri. Menurutnya, kebijakan ini harus ditekankan pada aspek pelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat luas, bukan semata-mata untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).

Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto memaparkan lima tantangan utama kepala daerah masa kini, yang meliputi dinamika geopolitik global, pengawalan kebijakan nasional seperti Koperasi Desa (Kopdes), pemahaman algoritma media, hingga kewaspadaan terhadap celah pelanggaran hukum.

"Kepala daerah harus berselancar di antara tantangan ini dan superhati-hati dengan jebakan hukum karena ada KPK, Bareskrim, dan Kejaksaan. Di sinilah pentingnya para gubernur berkumpul untuk berkoordinasi," katanya.

Lebih lanjut, Bima Arya mengingatkan peran strategis gubernur yang memiliki fungsi ganda sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Gubernur dituntut memimpin program prioritas, mengefisienkan anggaran, serta membangun hubungan konstruktif dengan forkopimda.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum APPSI Rudy Mas'oed menjelaskan bahwa raker APPSI kali ini menjadi jembatan komunikasi yang kokoh antara pusat dan daerah. Raker diharapkan mampu melahirkan solusi konkrit terhadap penguatan fiskal daerah melalui pajak air permukaan dan ketahanan ekonomi lewat UMKM.

Oleh Desi Purnama Sari
Editor : Kelik Dewanto