Jakarta, 24/7 (ANTARA) - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengingatkan bahwa kredit kepada segmen UMKM perlu diukur tidak hanya dari besarnya pertumbuhan, tetapi juga dari kualitas penyalurannya agar benar-benar mendorong sektor produktif dan memperluas akses pembiayaan.

"Apakah kredit tersebut masuk ke sektor yang produktif, apakah sektor kecil itu juga mendapatkan pertumbuhan ataupun akses dari perbankan yang relatif sama dengan yang perusahaan-perusahaan besar," kata Destry dalam acara Economic Briefing 2026 di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit UMKM pada Mei 2026 tumbuh sebesar 0,60 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Pertumbuhan kredit UMKM tersebut dikontribusikan dari kredit usaha mikro dan menengah masing-masing tumbuh sebesar 0,64 persen (yoy) dan 1,84 persen (yoy), meskipun kredit usaha kecil terkontraksi sebesar 0,24 persen (yoy).

Meski kinerja kredit UMKM membaik dibandingkan tahun lalu yang sempat mencatat pertumbuhan negatif, Destry menilai peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Menurutnya, pertumbuhan UMKM yang diiringi dengan kualitas pembiayaan akan menjadi salah satu pendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

Untuk mendukung hal tersebut, BI mengeluarkan berbagai insentif melalui kebijakan makroprudensial, termasuk kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), guna mendorong perbankan menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor strategis, termasuk UMKM.

Bank yang memenuhi ketentuan bahkan dapat memperoleh insentif berupa penurunan giro wajib minimum (GWM), sehingga memiliki ruang likuiditas yang lebih besar untuk menyalurkan kredit.

Selain dari sisi pembiayaan, BI juga terus memperluas inklusi keuangan melalui pengembangan sistem pembayaran digital, salah satunya QRIS, yang membuat transaksi menjadi lebih mudah, murah, cepat, dan inklusif.

Saat ini, ungkap Destry, jumlah pengguna QRIS telah mencapai 66 juta, dengan 45 juta merchant.

Sekitar 90 persen merchant tersebut merupakan pelaku UMKM.

"Jadi, tujuan kami bagaimana kami mengembangkan sistem pembayaran yang inklusif. Alhamdulillah, sudah mulai kelihatan hasilnya. Tapi ini tinggal terus kita tingkatkan lagi ke depan," kata Destry.

Ia menekankan bahwa penguatan UMKM sangat penting mengingat sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Indonesia memiliki sekitar 64 juta UMKM yang berkontribusi sekitar 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Selain itu, sekitar 60 persen pelaku UMKM merupakan perempuan.

Oleh sebab itu, tegas Destry, memberikan perhatian kepada UMKM bukan hanya berarti mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tetapi juga memperkuat daya tahan perekonomian nasional.

"Suatu negara itu akan mempunyai daya tahan kuat, kalau sumber pertumbuhan majority itu menjadi perhatian," kata Destry.

Ia juga menegaskan bahwa UMKM bukan sekadar penyumbang pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menjadi nadi atau aliran darah perekonomian Indonesia.

Karena itu, penguatan sektor ini harus menjadi perhatian bersama BI, OJK, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Di sisi lain, Destry mengakui UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses pembiayaan, kapasitas manajemen, adaptasi digital, hingga perluasan akses pasar.

Terkait akses pasar, ia menilai sebagian besar UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam memperluas jangkauan pemasaran, bahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, apalagi menembus pasar ekspor.

"Saat ini, dari jumlah UMKM 64 juta-an, yang mampu ekspor hanya sekitar 15 persen dan itu pun untuk jenis-jenis tertentu," kata Destry.

Menurutnya, salah satu contoh UMKM yang relatif berhasil memperluas akses pasar adalah industri kopi. Kopi Indonesia telah dikenal luas di pasar internasional karena memiliki cita rasa yang beragam.

"Namun, jumlah barista bersertifikat maupun pelaku usaha kopi yang memenuhi standar internasional masih terbatas. Padahal, apabila ingin masuk ke pasar global, kualitas produk dan sumber daya manusianya juga harus terus ditingkatkan," kata Destry.