Jakarta, 24/7 (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor produksi naik menjadi 64,78 persen per 22 Juli 2026, dibandingkan tahun 2025 sebesar 60,7 persen.

“Artinya memang efektif sekali dorongan kebijakan, ya. Dorongan regulasi kebijakan untuk mengarahkan sektor-sektor itu ke mana,” ujar Sekretaris Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Loto Srinaita Ginting dalam acara Economic Briefing 2026 yang digelar di Jakarta, Jumat.

Loto menjelaskan bahwa porsi terbesar KUR biasanya terletak pada sektor perdagangan. Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah mengintervensi kebijakan KUR.

Pada 2025, Loto menyampaikan pemerintah mengintervensi kebijakan KUR dengan mengharuskan minimal 60 persen dari total penyaluran KUR untuk UMKM di sektor produksi.

“Nah, itu (target 2025) bisa tercapai. Kemudian, untuk 2026, targetnya 65 persen sektor produksi bisa tercapai. Sekarang sudah ke arah 65 persen, yaitu sekitar 64 persen sekarang,” ucap Loto.

Menurut Loto, capaian tersebut menunjukkan bagaimana pengaruh keberpihakan pemerintah terhadap arah penyaluran kredit usaha rakyat.

Kementerian UMKM menargetkan nilai penyaluran KUR 2026 sebesar Rp295 triliun, dengan 65 persennya menyasar sektor produksi. Lebih lanjut, kementerian tersebut juga menargetkan 1.372.311 debitur baru dan 1.105.793 debitur graduasi.

Per 22 Juli 2026, realisasi nilai penyaluran KUR sebesar Rp169,07 triliun dengan penyaluran untuk sektor produksi senilai Rp109 triliun atau sebesar 64,78 persen.

Kemudian, berdasarkan data Kementerian UMKM per Mei 2026, jumlah debitur baru sebanyak 1.147.082 debitur atau sebesar 83,5 persen dan jumlah debitur graduasi sebanyak 511.208 debitur atau sebesar 46,2 persen.

“Jadi, sekali lagi kami menyatakan bahwa UMKM bisa,” kata Loto.

Oleh Putu Indah Savitri
Editor :