Makassar, 22/10 (ANTARA) - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, memperkuat kemandirian ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan memfasilitasi modal usaha sebagai bagian dari pemberdayaan.

"Melalui langkah ini, usaha warga tetap terjaga, artinya tidak hanya menghadirkan ruang publik yang lebih tertib, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat kecil agar tetap berkembang," ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Arlin Ariesta di Makassar, Kamis.

Dengan pemerataan fasilitasi di 15 kecamatan, dinilai semakin banyak pelaku usaha mikro dan PKL yang mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan dan mandiri secara finansial.

Hadirnya solusi ini, katanya, memberikan bukti bahwa penataan ruang publik di Kota Makassar tidak hanya berfokus pada penertiban PKL yang berjualan di atas fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

Pemkot Makassar juga menyiapkan solusi agar para pedagang tetap memiliki kesempatan mengembangkan usaha dan menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.

"Kita memfasilitasi memperoleh modal tapi bukan jaminan bahwa seluruh pengajuan kredit akan disetujui," tambah dia.

Melalui pendekatan jemput bola, tim Inkubasi Pembiayaan mendatangi wilayah kecamatan untuk memberikan sosialisasi, melakukan asesmen kelayakan usaha, dan mendampingi pelaku UMKM dalam menyiapkan kebutuhan administrasi.

Selain itu, pendampingan meliputi pengurusan legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), pengenalan sistem transaksi digital menggunakan QRIS, hingga fasilitasi pertemuan langsung dengan pihak perbankan untuk mempercepat proses pengajuan KUR.

"Dengan pola ini, pedagang tidak hanya memperoleh informasi mengenai pembiayaan, tetapi juga mendapatkan arahan mengenai tahapan yang harus dipenuhi agar pengajuan kredit dapat diproses sesuai ketentuan lembaga keuangan," ungkapnya.

Arlin menyebutkan, Pemkot Makassar menggeser pola fasilitasi yang sebelumnya cenderung konvensional menuju pendekatan berbasis pendampingan dan pengembangan usaha.

Lewat integrasi bersama Bank Sulselbar dan Bank Himbara, bantuan permodalan diharapkan menjadi stimulus produktif yang mendorong usaha mikro naik kelas, bukan habis untuk kebutuhan konsumtif.

Dia menambahkan, penataan ruang publik dan penguatan ekonomi masyarakat merupakan dua hal yang perlu berjalan beriringan.

Pewarta : Nur Suhra Wardyah
Editor : Riski Maruto