BUMIALULMNI.COM — Titik lontar UMKM telah dibuat. Perlu didesain melalui kebijakan legal agar ekosistem pemanfaatan produk UMKM berjalan serempak. Dilansir dari Suara.com, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mengantongi data bahwa transaksi pengadaan barang/jasa terhadap produk UMKM di e-katalog semakin meningkat. Itu menandakan bahwa kementerian/lembaga sudah jamak menggunakan produk UMKM dalam pengadaannya.

Hendar Prihadi, Kepala LKPP, mengatakan, “Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) secara nasional berada pada tren positif. Ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang semakin tepat, bermanfaat, dan berdampak pada kemajuan bangsa.”

Baca juga:

• Mengenal Genius Loci Ekosistem UMKM Italia

• Syarat Pendirian PT Perorangan UMKM

  
  

Adanya kolaborasi kementerian/lembaga dengan pelaku UMKM dalam pengadaan barang dan jasa meningkatkan realisasi produk UMKM (dalam PBJ) dari 36,1 persen menjadi 37,6 persen hingga Oktober 2023. Peningkatan itu berdampak pada kenaikan jumlah produk tayang di e-katalog yang telah melebihi 5 juta produk di tahun 2023. 

Sebanyak 6,9 juta produk telah tayang dalam e-katalog yang memiliki total transaksi Rp161,3 triliun. Menurut data LKPP, angka itu meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yaitu 2,4 juta produk dengan total transaksi Rp93,9 triliun. Mengingat angka belanja pemerintah sebesar Rp1.175,56 triliun (dengan melibatkan penyedia senilai Rp810,92 triliun), realisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2023 sebesar Rp529,51 triliun, artinya 34,7 persen belum terealisasi. (Barr)