BUMIALUMNI.COM – OJK pernah mengakui adanya kebutuhan pembiayaan untuk UMKM dan itu belum dapat dipenuhi maksimal. Kebutuhan pembiayaan bagi UMKM masih belum bisa dipenuhi karena ada gap yang sangat besar belum bisa dipenuhi oleh sektor keuangan. Sementara, kebutuhan pembiayaan untuk UMKM tahun ini mencapai Rp3.800 triliun, namun sektor keuangan hanya mampu menyalurkan dana sebesar Rp1.600 triliun atau sekitar 42,1 persen. Sehingga masih ada gap sebesar Rp2.100 triliun.

Situasi tersebut membuat Menteri Keuangan angkat bicara saat memberi sambutan peresmian kantor baru Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Badan Layanan Usaha (BLU) di bawah instansinya, yakni Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk mengubah bisnis modelnya. Hal ini sebagai upaya untuk menjangkau jutaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum mendapatkan akses pembiayaan. “Kita selalu mengatakan jumlah UMKM ada 64 juta, yang bisa akses kredit berapa persen, yang belum mendapatkan akses sekian persen. Itu jumlahnya jutaan,” ucapnya.

Baca juga

·       Sepanjang 2023 Indonesia Tampung 12,85 Ton Baju Bekas

·       Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi UMKM dan PKL Ditunda

Di sisi lain, Sri Mulyani menekankan dalam menentukan bisnis model, perlu melihat kapasitas PIP, hubungan dengan lembaga intermediari atau langsung ke UMKM, dan kemampuan dari manajemen risiko PIP. Ia mencatat setidaknya terdapat 29,2 juta UMKM yang tidak mampu mengakses pembiayaan. Sementara PIP melaporkan, penyaluran kredit ultra mikro (UMi) mencapai Rp37,63 triliun. Jumlah tersebut naik Rp620 juta dari periode 28 April 2024 yang kala itu mencapai Rp37,31 triliun.

Kredit tersebut tersalurkan kepada 9.875.661 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan 10.016.491 akun pengguna atau number of account (NoA). Dalam hal ini, PIP menyalurkan kredit dengan plafon Rp20 juta, yang digunakan oleh para usaha ultra mikro. Tidak sedikit juga jumlah debitur berulang dengan jumlah pinjaman yang tidak terlalu besar, yakni sekitar Rp2 juta-Rp5 juta.