BUMIALUMNI.COM – Permintaan sertifikasi halal dari UMKM terus melonjak. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat ada 30 juta pengajuan sertifikasi UMKM, prosesnya antara 21-25 hari. Sementara dalam rapat terbatas cabinet, Presiden Joko Widodo meminta agar dipangkas menjadi 3 hari. Jika dikalkulasi, jangka waktu proses 21-25 hari per sertifikat maka untuk memenuhi 30 juta sertifikasi akan membutuhkan 600 tahun untuk selesai semua.

Menkop UKM, Teten Masduki menyampaikan, sejak 2019 s.d. 2022, BPJPH telah menerbitkan 725.063 sertifikat halal dari 405.180 pelaku UMKM. Pada tahun 2022 ini, BPJPH berupaya memfasilitasi terbitnya 358.834 sertifikat halal untuk UMKM melalui program Sehati.

Baca juga:

• Menjawab Kebutuhan UMKM, DPRD Kabupaten Demak Bahas Raperda UMKM
• Bertahan di Masa Resesi

Dalam mengelola sektor-sektor industri halal (termasuk farmasi, agen perjalanan, dan pariwisata) pemerintah Indonesia memiliki empat strategi seperti yang disampaikan Teten Masduki. “Indonesia mempunyai 4 strategi utama untuk mewujudkan pusat ekonomi syariah terkemuka dunia dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, yaitu, penguatan halal value chain, penguatan keuangan syariat, penguatan UMKM, hingga penguatan ekonomi digital. Masteplan tersebut juga berfungsi sebagai jembatan antara produsen produk halal dengan penyedia keuangan syariat.

Beberapa program konkretnya adalah Halal Food, Halal Travel, Moslem Fashion, hingga program pembiayaan syariat. Implikasi adanya program tersebut adalah meningkatnya daya saing produk UMKM dengan adanya kepemilikan izin usaha dan sertifikasi membuat jenama produk jadi bonafit.

Menuju tahun 2029, ekosistem syariat menjadi proyeksi dalam industri halal Indonesia ke depannya sehingga bangunannya perlu segera dimulai. (Red: Barr)