BUMIALUMNI.COM – Menurut PBB dalam Goal 5: Achieve Gender Equality and Empowering All Woman and Girls, kesetaraan gender tidak sekadar hak asasi tapi kebutuhan fundamental untuk perdamaian, kemakmuran, dan dunia yang berkelanjutan. Dalam rangka menjelang 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25 November s.d. 10 Desember), penting untuk diungkap bahwa peran perempuan dalam pembangunan negara sangat signifikan. Dari sisi ekonomi nasional, pelaku UMKM yang mayoritas perempuan telah menjadi tonggak kebangkitan bangsa. Sejak pandemi, UMKM selalu disebut-sebut oleh pemerintah sebagai penyelamat perekonomian nasional. Banyak kementerian yang mendorong agar UMKM mendapatkan kemudahan akses, baik dari distribusi, pendanaan, hingga rantai pasok.

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI, mengatakan, pemerintah akan menggunakan seluruh instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk instrumen dari pembiayaan dan investasi untuk terus mendukung perempuan-perempuan dan UMKM di Indonesia. "Mayoritas perempuan di Indonesia yang menjadi pelaku usaha ini karena tidak mendapatkan akses dari sisi kesempatan kerja secara formal.”

Pandemi telah melahirkan budaya baru dalam perdagangan online. Tercatat bahwa transaksi e-commerce di Indonesia pada semester I-2022 telah mencapai Rp108,54 triliun. Angka tersebut naik 23% dibandingkan tahun sebelumnya, sebab saat Covid-19 melanda, kaum perempuan sebagai pelaku UMKM terkondisikan akrab dengan teknologi digital agar bisa memudahkan pemasaran.

Baca juga:

• Sister-Preneurs: Saat Kaum Perempuan Membangkitkan Ekonomi Bangsa
• Aidee Art Mengenalkan Makrame Seni dari Abad ke-13

Kebangkitan perekonomian Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran UMKM Indonesia via kaum perempuan. Artinya, kaum perempuan memiliki peran kunci dalam menggerakkan ekonomi nasional, tentu ini berkat kemajuan pemikiran yang berhasil mendorong agar perempuan keluar dari wilayah domestik. Isu perempuan berdaya telah diiringi dengan perubahan pemikiran bahwa kesetaraan gender telah membawa kontribusi signifikan dalam uruan perekonomian negara. 

Sri Mulyani menyampaikan, kemajuan perempuan Indonesia harus terus didorong agar tak terhalangi oleh norma persepsi maupun stigma. Sebab itulah, pemerintah akan terus melakukan pengawalan serta memberikan upaya untuk memajukan peran perempuan melalui usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ke depan, harus terus ada penguatan perlindungan terhadap perempuan, baik dari sisi hukum, sosial-budaya, ekonomi, dan hak-hak fundamentalnya yang telah dijamin oleh undang-undang maupun kovenan internasional. Perempuan pelaku UMKM adalah tiang ekonomi bangsa sehingga perlindungan terhadap perempuan menjadi hal substansial.(Ed:Barr)